Standar yang terkait dengan pancuran PMR di gedung-gedung publik

Les normes liées aux douches PMR dans les ERP

Untuk memastikan otonomi dan keselamatan Orang dengan Mobilitas Rendah (PRM) di fasilitas sanitasi, legislator mengesahkan Undang-Undang 2005-102 tanggal 11 Februari 2005. Undang-undang ini mendefinisikan prinsip-prinsip aksesibilitas bagi orang-orang ini, berbagai teknik pemasangan peralatan sanitasi di perusahaan terbuka untuk umum (ERP).

Standar apa yang harus dipenuhi oleh shower PRM di gedung-gedung publik?

Secara hukum, bangunan umum harus memenuhi standar tertentu untuk orang dengan mobilitas terbatas, dan pancuran adalah salah satunya. Jika ingin membangun pancuran di tempat terbuka untuk umum, perlengkapannya harus dipenuhi standar shower penyandang cacat terutama dengan dimensi minimal.

Selain kamar mandi, Anda juga harus menghormati standar pembangunan toilet dan tangga di gedung-gedung publik. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan artikel kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang standar pmr wc dan standar erp tangga.

Bisakah kita mendapat manfaat dari derogasi karena tidak menghormati standar yang terkait dengan pancuran PMR di gedung-gedung publik?

Pengurangan dari kewajiban aksesibilitas PMR untuk ERP adalah otorisasi yang diberikan kepada pemilik ERP yang tidak dapat lagi melakukan pekerjaan di gedungnya karena tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh undang-undang. Itu dapat dikeluarkan dalam kasus-kasus khusus tertentu.